PURBALINGGA, NALARNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Purbalingga
tengah menyiapkan strategi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah
satu langkah yang ditempuh yakni menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sekaligus menekan belanja yang dinilai kurang produktif. Langkah tersebut
menjadi bagian dari penyusunan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2027.
Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif
mengungkapkan, saat ini kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih
sebesar 22,21 persen. Sementara itu, pendapatan yang berasal dari transfer
pemerintah pusat mencapai 77,79 persen.
Kondisi tersebut membuat Pemkab
Purbalingga perlu mencari ruang untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber
dari potensi daerah sendiri.
Hal itu disampaikan Fahmi dalam Rapat
Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Rabu (30/9/2026). Agenda rapat yakni
penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap
Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Pajak dan Retribusi Jadi Perhatian
Fahmi mengatakan, peningkatan PAD akan
dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Saat ini, kontribusi pajak daerah
terhadap PAD tercatat 36,73 persen, sedangkan retribusi daerah mencapai 46,03
persen.
Pemkab akan melakukan sejumlah langkah,
mulai dari menggali potensi baru, intensifikasi dan ekstensifikasi, memperbarui
data objek dan wajib pajak, hingga memperbaiki tata kelola pemungutan.
Digitalisasi pembayaran juga akan
diperkuat untuk memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi dan
pengawasan.
“Komposisi PAD terhadap pendapatan
daerah saat ini sebesar 22,21 persen. Kami sependapat untuk mengurangi
ketergantungan fiskal daerah secara bertahap,” kata Fahmi.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan juga
harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani
pemungutan pajak dan retribusi.
Namun, peningkatan PAD tidak akan
dilakukan secara serampangan. Pemerintah daerah tetap akan mempertimbangkan
kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat.
Belanja Tak Produktif Bakal Ditekan
Tak hanya mengejar pendapatan, Pemkab
Purbalingga juga akan melakukan penataan dari sisi belanja.
Belanja rutin akan dikendalikan.
Sementara belanja yang dinilai kurang produktif akan dievaluasi agar anggaran
bisa lebih banyak diarahkan ke program prioritas.
Kebijakan tersebut sejalan dengan tema
pembangunan Purbalingga 2027, yakni “Akselerasi Infrastruktur Dasar dan
Pariwisata Berkelanjutan untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan
Sosial.”
Sejumlah sektor menjadi prioritas,
terutama peningkatan kualitas jalan dan irigasi, sarana pendidikan dan
kesehatan, serta infrastruktur pelayanan dasar.
Dalam menentukan prioritas pembangunan,
Pemkab akan melihat kondisi infrastruktur yang ada, tingkat urgensi, kesiapan
kegiatan, jumlah masyarakat penerima manfaat, hingga pemerataan pembangunan
antarwilayah.
Fahmi meminta setiap rupiah anggaran
yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pelaksanaan belanja pembangunan harus
memperhatikan prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat manfaat, dan tepat
sasaran,” ujarnya.
Pendidikan hingga Persampahan
Dalam rapat paripurna tersebut, Fahmi
juga menyampaikan sejumlah prioritas pembangunan di berbagai sektor.
Di antaranya pendidikan, kesehatan,
pertanian dan pengairan, persampahan, serta pengelolaan desa.
Pemerintah daerah akan mengarahkan
program dan kegiatan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus
mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Berbagai masukan yang disampaikan
fraksi-fraksi DPRD, kata Fahmi, akan menjadi bahan dalam penyempurnaan Raperda
APBD 2027.
Pembahasan selanjutnya akan dilakukan
secara lebih rinci melalui rapat komisi maupun Badan Anggaran DPRD Kabupaten
Purbalingga.
Dengan strategi tersebut, Pemkab
Purbalingga berharap ruang fiskal daerah semakin kuat sehingga pembiayaan
pembangunan tidak hanya bergantung pada dana transfer, tetapi juga ditopang
oleh kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatannya.
Posting Komentar