Perkuat Kualitas Birokrasi, 13 Pejabat Fungsional Purbalingga Resmi Dilantik

 

NALARNEWS.COM – Penguatan kualitas sumber daya aparatur menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, saat melantik dan mengambil sumpah/janji 13 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Senin (16/11/2026), di Ruang Ardilawet Setda Purbalingga.

Dalam kesempatan tersebut, Herni meminta para pejabat yang baru dilantik untuk menjadikan jabatan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja nyata. Ia menekankan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan ketuntasan dalam bekerja atau yang dikenal dengan budaya kerja sat-set, disertai komitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sebanyak 13 pejabat fungsional yang dilantik terdiri atas dua orang melalui mekanisme pengangkatan pertama dan 11 orang melalui perpindahan dari jabatan lain. Formasi jabatan tersebut meliputi enam perencana, terdiri atas satu ahli muda dan lima ahli pertama; tiga administrator kesehatan ahli pertama; satu nutrisionis terampil; satu perawat terampil; satu penata perizinan ahli pertama; serta satu pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (PPUPD).

Herni menyampaikan bahwa keberadaan pejabat fungsional sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki, mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal pada bidang perencanaan, kesehatan, pelayanan perizinan, maupun pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji ini bukanlah sekadar seremonial atau hanya formalitas, melainkan peneguhan amanah dan tanggung jawab profesional yang harus terinternalisasi dengan baik dalam diri setiap ASN,” tegas Herni.

Ia juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan ASN bukan semata-mata terletak pada banyaknya aktivitas atau lamanya waktu bekerja, melainkan pada produktivitas dan hasil yang mampu diselesaikan. Setiap pekerjaan harus memberikan nilai tambah serta dampak positif bagi masyarakat.

Karena itu, para pejabat fungsional diminta tidak terjebak pada rutinitas administratif dan pencapaian target di atas kertas. Kinerja organisasi harus tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Sebagai bagian dari penggerak birokrasi, saudara harus menghadirkan budaya kerja yang sat-set dan memberikan pelayanan prima demi terus mendongkrak Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Purbalingga agar masuk dalam jajaran terbaik di Jawa Tengah,” pesannya.

Sekda juga menyoroti pentingnya kesesuaian antara laporan capaian kinerja dengan kondisi faktual di lapangan. Menurutnya, indikator dan angka pencapaian memang diperlukan sebagai alat ukur, tetapi keberhasilan sesungguhnya ditentukan oleh manfaat yang dihasilkan.

“Angka-angka itu hanya potret, tetapi yang riil adalah apa yang sudah dirasakan dampaknya untuk masyarakat,” ujarnya.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik, Herni turut mendorong para pejabat untuk meningkatkan literasi digital serta kemampuan beradaptasi dengan transformasi birokrasi. Pemanfaatan teknologi informasi harus mampu mempercepat pekerjaan, meningkatkan efektivitas, dan meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan tugas.

Tidak kalah penting, ia mengingatkan bahwa profesionalisme harus berjalan beriringan dengan integritas dan kemampuan bekerja sama. Pejabat fungsional tidak boleh memandang jabatan berdasarkan keahlian sebagai ruang kerja individual yang terlepas dari koordinasi organisasi. Sinergi dan komunikasi tetap menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Kita adalah satu,” tegasnya, mengingatkan pentingnya kebersamaan dan kolaborasi dalam membangun kinerja pemerintahan.

Melalui pelantikan ini, Pemkab Purbalingga berharap para pejabat fungsional mampu menjadi penggerak peningkatan kinerja di masing-masing perangkat daerah. Dengan kompetensi yang terus dikembangkan, integritas yang terjaga, serta budaya kerja yang cepat dan responsif, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan semakin berkualitas dan pelayanan kepada masyarakat semakin prima.

 

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama