Tingkat
kematangan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Purbalingga mengalami
peningkatan signifikan, melonjak dari 48,33% pada tahun 2022 menjadi 70,00%
pada tahun 2023. Capaian ini melebihi nilai rata-rata kematangan SDI di seluruh
kabupaten/kota di Jawa Tengah yang sebesar 63,96%.
Informasi
ini disampaikan oleh Andria Widiastuti, Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam acara evaluasi Penyelenggaraan Satu Data
Purbalingga Tahun 2023. Forum tersebut diadakan di Operation Room Graha Adiguna
Komplek Pendopo Dipokusumo Purbalingga pada Kamis (30/11/2023).
“Nilai
tersebut berasal dari hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sekretariat SDJT
(Satu Data Jawa Tengah) bekerja sama dengan Walidata Jawa Tengah sesuai dengan
Peraturan Gubernur Jateng Nomor 6 Tahun 2022 pasal 36 ayat (1).” Ungkap Andi.
Dalam
evaluasi tersebut, terdapat 20 indikator yang dianalisis dalam 8 aspek,
melibatkan Regulasi, Kelembagaan, Penyelenggaraan, Sumber Daya Manusia (SDM),
Pengelolaan dan Pemanfaatan Data, Pembiayaan, Teknologi dan Informasi, serta
Koordinasi antar Instansi.
Sekretaris
Daerah Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, yang turut hadir dalam acara
tersebut, menyampaikan bahwa salah satu masalah umum yang muncul dalam
pengelolaan data adalah kesulitan dalam menemukan data yang seharusnya ada.
"Kelemahan
tersebut melibatkan data yang kurang valid, kurang terkini, standar tata kelola
yang beragam, lemahnya konsolidasi data antar instansi, aplikasi yang belum
terintegrasi, dan kurangnya SDM yang belum memiliki keterampilan yang memadai
dalam pengolahan data. Oleh karena itu, program Satu Data Indonesia (SDI) hadir
untuk mengatasi ketidaksempurnaan tersebut." Tambahnya
Kepala
Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
(Bapelitnagda), yang diwakili oleh Kabid Program Pembangunan dan Litbang (PPL)
Imam Khasbulah, menyebutkan bahwa Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga Tahun
2023 diikuti oleh 30 peserta, terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan beberapa OPD vertikal terkait,
seperti Kemenag dan BPN/ATR yang menjadi produsen data.
“Pada tahun 2022, telah dilakukan tahap
perencanaan dan pengumpulan data untuk menyediakan data prioritas terkait 37
aspek pembangunan. Selanjutnya, pada tahun 2023, selain kelanjutan terhadap
pengisian data statistik, pihaknya juga mulai mengembangkan data Geospasial.”
Tambahnya