BEKASI,
NALARNEWS.COM –
Kabupaten Purbalingga meraih penghargaan Terbaik III Nasional dalam pelaksanaan
The Development of Integrated Farming System in UPLAND Areas (UPLAND Project)
periode 2021–2026. Penghargaan dari Kementerian Pertanian RI tersebut diterima
langsung oleh Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, dari Direktur Jenderal
Lahan dan Irigasi Pertanian, Hermanto, dalam Workshop Nasional Exit Strategy UPLAND
Project di Avenzel Hotel and Convention, Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu
(14/10/2026).
Penghargaan
ini menjadi pengakuan atas upaya Purbalingga dalam mengembangkan pertanian
dataran tinggi, memperkuat kelembagaan petani, serta mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Bupati
Fahmi mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari kelompok tani,
peternak, koperasi, penyuluh, hingga perangkat daerah terkait. Menurutnya,
keberhasilan program harus diikuti dengan upaya menjaga manfaatnya agar petani
semakin mandiri.
“Penghargaan
ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat sektor pertanian dan
meningkatkan kesejahteraan petani. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama,
sehingga manfaat program harus terus dijaga agar dapat dirasakan masyarakat
secara berkelanjutan,” ujar Fahmi.
Kepala
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DPPP) Kabupaten Purbalingga, Prayitno,
menjelaskan bahwa UPLAND Project telah dilaksanakan sejak 2021 hingga 2026
dengan dukungan anggaran pemerintah pusat sebesar Rp48,68 miliar.
Program
tersebut menyasar empat kecamatan, yakni Kejobong dan Pengadegan pada periode
2021–2024 dengan komoditas kambing dan lada, serta Karangmoncol dan Rembang
pada periode 2025–2026 dengan komoditas kambing dan kapulaga.
Sebanyak
115 kelompok telah menerima manfaat program, terdiri atas 95 kelompok tani, 16
kelompok wanita tani, dan empat koperasi tani. Dukungan yang diberikan meliputi
penguatan infrastruktur berupa jalan usaha tani, sumur bor, dan irigasi, serta
pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan pembiayaan mikro.
Prayitno
menegaskan bahwa tantangan selanjutnya adalah memastikan manfaat program tetap
berlanjut setelah pendampingan dan pembiayaan dari pemerintah pusat berakhir
pada 2026.
“Tahun
2026 adalah tahun terakhir UPLAND Project di Purbalingga dalam hal pendampingan
dan pembiayaan dari pusat. Kita semua harus berkomitmen meneruskan program
ini,” tegasnya.
Untuk
itu, DPPP Purbalingga menyiapkan tujuh strategi pascaproyek, meliputi
sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penyusunan Rencana Aksi Daerah
2027–2029, pengelolaan aset, pengembangan inovasi, penguatan kelembagaan,
penguatan penyuluhan, serta pendampingan masyarakat.
Komitmen
keberlanjutan tersebut turut diperkuat melalui penandatanganan Exit Strategy
UPLAND dan Komitmen Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu 2027–2029 bersama
kepala daerah penerima program lainnya.
Direktur
Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, Hermanto,
mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan percontohan yang siap
dikembangkan setelah proyek berakhir. Kesiapan tersebut mencakup infrastruktur,
pengelolaan aset, kelembagaan, komoditas unggulan, akses pasar, dan dukungan
pemerintah daerah.
Melalui
penghargaan ini, Purbalingga diharapkan semakin memperkuat pembangunan
pertanian yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga
nilai tambah hasil usaha tani, kemandirian petani, dan kesejahteraan masyarakat
secara berkelanjutan.
إرسال تعليق