MAGELANG, NALARNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Purbalingga
memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui kolaborasi lintas sektor
dan kerja sama antardaerah di Jawa Tengah. Upaya ini dilakukan untuk
mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok sekaligus memastikan ketersediaan
pasokan pangan bagi masyarakat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru
(Nataru).
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati
Purbalingga Dimas Prasetyahani dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan
(SIGAP), dan Rapat Koordinasi TPID se-Jawa Tengah di Pendopo Rumah Dinas Bupati
Magelang, Kamis (5/11/2026).
Dimas menyampaikan bahwa pengendalian
inflasi merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesejahteraan
masyarakat. Fluktuasi harga pangan dapat berdampak langsung terhadap daya beli,
khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu,
pemerintah daerah perlu memastikan keseimbangan antara ketersediaan pasokan,
kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga.
“Pengendalian inflasi harus menjadi
perhatian bersama. Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen menjaga
stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.
Karena itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya
sangat penting,” ungkapnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam
kesempatan tersebut mengingatkan pentingnya kesiapan seluruh pemerintah
kabupaten/kota dalam menghadapi potensi kenaikan kebutuhan pangan menjelang
akhir tahun. Menurutnya, pengawasan distribusi harus diperkuat untuk mencegah
penimbunan dan lonjakan harga yang tidak wajar. Pelaksanaan Gerakan Pangan
Murah (GPM) juga harus diarahkan agar benar-benar memberikan manfaat bagi
masyarakat.
“Yang paling pokok adalah bagaimana
keterjangkauan dan ketersediaan mampu kita laksanakan. Jawa Tengah tidak boleh
ada penimbunan, tidak boleh ada deviasi harga yang terlalu tinggi.
Keterjangkauan dan ketersediaan harus ada untuk masyarakat kita,” tegas Ahmad
Luthfi.
Selain pengawasan harga, Gubernur juga
menekankan pentingnya membangun konektivitas pasokan antardaerah. Daerah yang
memiliki surplus produksi pangan diharapkan dapat bekerja sama dengan daerah
yang mengalami kekurangan pasokan. Pengaturan pola tanam secara terintegrasi
juga menjadi perhatian untuk mengantisipasi masa paceklik, terutama pada
komoditas cabai.
Di Kabupaten Purbalingga, perkembangan
harga sejumlah komoditas pangan masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DPPP) Purbalingga Prayitno
menyebutkan bahwa kenaikan harga terutama terjadi pada kelompok hortikultura.
Hasil pemantauan September-Oktober 2026 menunjukkan harga cabai rawit merah
naik dari Rp61.767 menjadi Rp66.839 per kilogram. Cabai merah besar meningkat
dari Rp33.100 menjadi Rp47.677 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting
naik dari Rp39.567 menjadi Rp59.887 per kilogram. Kenaikan juga terpantau pada
beras premium dan medium.
“Berkurangnya pasokan dari tingkat
petani menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kenaikan harga cabai. Karena
itu, pemantauan harga dan ketersediaan pasokan terus kami lakukan untuk
mengantisipasi gejolak harga di tingkat konsumen,” jelas Prayitno.
Sebagai langkah intervensi, DPPP bersama
TPID Purbalingga terus mengintensifkan Gerakan Pangan Murah Mobile dengan
menyasar kawasan permukiman, kawasan pabrik, dan pusat aktivitas masyarakat.
Melalui program tersebut, pemerintah berupaya mendekatkan akses masyarakat
terhadap bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satunya melalui
GPM Serentak Jawa Tengah dalam rangka Hari Pangan Sedunia pada 21 Oktober 2026
di Kelurahan Kandanggampang. Saat itu, beras SPHP dijual Rp57.500 per lima
kilogram, telur ayam ras Rp19.000 per kilogram, paket sayuran Rp10.000, dan
cabai Rp52.000 per kilogram ketika harga pasar mencapai sekitar Rp65.000 per
kilogram.
Upaya pengendalian juga dilakukan
melalui pemantauan harga setiap hari di Pasar Segamas, Pasar Bobotsari, dan
Pasar Bukateja. Data pemantauan tersebut menjadi dasar untuk mendeteksi lebih
awal potensi gejolak harga maupun gangguan ketersediaan komoditas pangan.
Sementara itu, pengamanan stok diperkuat melalui koordinasi dengan BULOG,
Satreskrim Polres Purbalingga, Satgas Pangan, dan Badan Pangan Nasional.
Pengawasan mencakup pasar tradisional, penggilingan padi, hingga ritel modern.
Di sisi produksi, Pemkab Purbalingga
terus mendorong peningkatan hasil pertanian melalui bantuan benih, obat-obatan,
dan alat mesin pertanian. Program Serap Gabah (Sergab) juga dilaksanakan
melalui kolaborasi dengan BULOG, TNI/Polri, pemerintah desa, serta kelompok
tani untuk memperkuat penyerapan hasil panen petani dan menjaga ketersediaan
cadangan pangan.
Melalui berbagai langkah tersebut,
Pemkab Purbalingga berupaya memastikan pengendalian inflasi berjalan secara
berkelanjutan, mulai dari peningkatan produksi, pengamanan stok, kelancaran
distribusi, hingga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sinergi
antardaerah diharapkan semakin memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga
daya beli masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.
إرسال تعليق