NALARNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah memutuskan untuk
meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh
waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut
mencakup berbagai profesi yang menjalankan pelayanan publik, mulai dari guru
dan dosen hingga petugas pemadam kebakaran, tenaga kesehatan, Satpol PP, serta
tenaga teknis lainnya.
Keputusan tersebut disampaikan Menteri
Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers bersama
pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo mengatakan, keputusan
peningkatan status PPPK paruh waktu tersebut diambil setelah pemerintah
melakukan sejumlah perhitungan dan pembahasan terkait kebutuhan serta kemampuan
dalam pelaksanaannya.
“Setelah beberapa kali kita melakukan
perhitungan maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat
menjadi PPPK penuh waktu, ini termasuk lintas profesi,” kata Prasetyo.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak
hanya diperuntukkan bagi tenaga pendidik, tetapi juga menyasar berbagai
kelompok profesi yang selama ini memiliki peran penting dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
Sejumlah profesi yang disebutkan secara
langsung antara lain dosen, petugas pemadam kebakaran, anggota Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan atau tenaga medis, serta tenaga
teknis dan tenaga pelaksana lainnya.
Prasetyo secara khusus menyinggung peran
petugas pemadam kebakaran yang saat ini tidak hanya menangani kebakaran, tetapi
juga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Ini termasuk dosen, kemudian ada
saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai damkar, sebagaimana kita
ketahui damkar sekarang banyak menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi
oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, guru juga menjadi bagian
dari penataan status PPPK yang telah disiapkan pemerintah. Kebijakan tersebut
diharapkan dapat memberikan kepastian status kepegawaian bagi tenaga pendidik
sekaligus mendukung keberlanjutan pelayanan pendidikan.
Tak hanya meningkatkan status PPPK paruh
waktu menjadi penuh waktu, pemerintah juga membuka kesempatan bagi pegawai PPPK
penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Kesempatan tersebut diberikan kepada
PPPK penuh waktu yang ingin menempuh jalur untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Namun demikian, perubahan status menjadi PPPK penuh waktu tidak
serta-merta menjadikan pegawai tersebut sebagai PNS.
Mereka tetap harus mengikuti seluruh
mekanisme dan ketentuan seleksi CPNS yang ditetapkan pemerintah apabila ingin
memperoleh status sebagai PNS.
Pemerintah sebelumnya juga telah
menyiapkan penataan khusus bagi guru PPPK. Kementerian Pendidikan Dasar dan
Menengah (Kemendikdasmen) pada 8 Oktober 2026 menyampaikan bahwa sebanyak
242.482 guru PPPK paruh waktu direncanakan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu
melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah.
Penataan tersebut menjadi bagian dari
upaya pemerintah dalam memberikan kepastian status kepegawaian bagi para
pegawai, sekaligus menjaga kualitas dan keberlanjutan pelayanan publik di
berbagai sektor.
Dengan keputusan terbaru tersebut,
kebijakan peningkatan status PPPK paruh waktu kini diperluas secara lintas
profesi. Pemerintah menyatakan pelaksanaannya akan dimulai secara bertahap
mulai 1 Januari 2027.
Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah
penting dalam penataan sumber daya aparatur pemerintah, khususnya bagi pegawai
PPPK yang selama ini menjalankan tugas pelayanan di bidang pendidikan,
kesehatan, keselamatan, ketertiban umum, dan berbagai sektor pelayanan
masyarakat lainnya.
إرسال تعليق