Bukan Cuma Soal Penghargaan, Purbalingga Terbaik I Nasional Berantas Kecurangan JKN

 

JAKARTA, NALARNEWS.COM – Menjaga dana jaminan kesehatan agar tidak bocor akibat praktik kecurangan menjadi salah satu kunci keberlanjutan layanan kesehatan. Kabupaten Purbalingga berhasil membuktikan komitmennya dalam hal tersebut dengan meraih Terbaik I Nasional kategori Tim Pencegahan Kecurangan (PK) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat kabupaten/kota tahun 2026.

Purbalingga berhasil mengungguli Kota Medan yang menempati posisi Terbaik II dan Kabupaten Banyumas sebagai Terbaik III. Prestasi ini menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem pengawasan dan tata kelola program JKN yang lebih transparan dan akuntabel.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, kepada Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif, Rabu (18/11/2026), dalam ajang 2nd Indonesian Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta.

Dana JKN Jangan Sampai Bocor

Di balik luasnya cakupan program JKN, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, yakni potensi kecurangan dalam pembiayaan pelayanan kesehatan.

Manipulasi diagnosis, penggelembungan tagihan, klaim palsu hingga penyalahgunaan identitas merupakan sejumlah modus yang dapat merugikan sistem. Dampaknya bukan hanya persoalan kerugian keuangan, tetapi juga berpotensi mengganggu mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, dr. Prihati Pujowaskito, mengungkapkan cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 98,32 persen atau sekitar 285,2 juta penduduk Indonesia.

Besarnya jumlah peserta tersebut membuat penguatan pengawasan dan pengendalian kecurangan menjadi kebutuhan penting agar dana program tetap terjaga.

“Besarnya program JKN menuntut penguatan tata kelola, pengawasan dan pengendalian kecurangan untuk memastikan pelayanan tepat bermutu dan akuntabel,” katanya.

Besarnya dampak pencegahan kecurangan terlihat dari biaya pelayanan kesehatan yang berhasil diselamatkan. Pada 2023 nilainya mencapai Rp1,44 triliun, meningkat menjadi Rp6,69 triliun pada 2024, dan tercatat Rp6,52 triliun pada 2025.

Penanganan fraud pun kini membutuhkan pendekatan yang semakin serius. Analisis data, validasi klinis, investigasi hingga aspek hukum menjadi bagian penting dalam mengungkap dan mencegah praktik kecurangan.

Muhaimin: Dana Gotong Royong Harus Tepat Sasaran

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, mengingatkan bahwa keberlangsungan JKN harus dijaga melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, dana yang bersumber dari iuran peserta dan dukungan pemerintah merupakan amanah gotong royong yang harus dipastikan sampai kepada masyarakat yang berhak.

“Ini bagian dari upaya kita untuk menjaga agar BPJS Kesehatan ini terus tumbuh, sustain, dan betul-betul setiap rupiah yang diberikan oleh para peserta dan pemerintah menjadi terselamatkan dan sampai kepada yang berhak,” ujarnya.

Ia menegaskan, semangat gotong royong tidak cukup hanya menjadi landasan penyelenggaraan JKN. Prinsip tersebut harus diwujudkan melalui tata kelola yang kuat, deteksi dini, dan langkah antisipasi terhadap berbagai potensi kecurangan.

Pemerintah juga berkomitmen memperkuat dukungan melalui kebijakan dan regulasi, termasuk memberikan apresiasi serta perlindungan kepada pelapor dan petugas yang berperan dalam menjaga sistem antikecurangan.

Purbalingga Ingin JKN Terus Berkelanjutan

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesPPKB) Kabupaten Purbalingga, dr. Jusi Febrianto, menyebut penghargaan tersebut menjadi penguat semangat untuk terus menjaga program JKN.

Menurutnya, pencegahan kecurangan harus menjadi komitmen bersama agar dana yang tersedia tidak habis akibat penyimpangan dan tetap bisa dimanfaatkan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat.

“Dengan antikecurangan kita berkomitmen tinggi mencegah. Kita bisa menjaga dana JKN itu bisa berlangsung untuk waktu yang lama, tidak kemudian habis karena ada kecurangan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menegaskan penghargaan Terbaik I Nasional bukan sekadar capaian yang patut dibanggakan. Lebih dari itu, penghargaan tersebut merupakan amanah untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Ia mengatakan dana JKN merupakan wujud gotong royong yang harus dikelola secara bertanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Kami berharap komitmen pencegahan kecurangan ini terus tumbuh, tidak hanya sebagai upaya menjaga tata kelola, tetapi juga sebagai bagian dari menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan dan hak masyarakat,” katanya.

Selain kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN tingkat kabupaten/kota, INAHAFF Conference 2026 juga memberikan penghargaan untuk sejumlah kategori lain. Di antaranya Tokoh Inspiratif Anti-Kecurangan Terbaik, Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Provinsi Terbaik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik, serta Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik.

Bagi Purbalingga, predikat terbaik nasional ini menjadi tantangan untuk menjaga konsistensi. Sebab, keberhasilan mencegah kecurangan pada akhirnya bukan hanya soal mempertahankan penghargaan, melainkan memastikan dana gotong royong tetap tersedia dan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan terlindungi.

 

Post a Comment

أحدث أقدم