JAKARTA, NALARNEWS.COM – Menjaga dana jaminan kesehatan
agar tidak bocor akibat praktik kecurangan menjadi salah satu kunci
keberlanjutan layanan kesehatan. Kabupaten Purbalingga berhasil membuktikan
komitmennya dalam hal tersebut dengan meraih Terbaik I Nasional kategori Tim
Pencegahan Kecurangan (PK) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat
kabupaten/kota tahun 2026.
Purbalingga berhasil mengungguli Kota
Medan yang menempati posisi Terbaik II dan Kabupaten Banyumas sebagai Terbaik
III. Prestasi ini menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam
membangun sistem pengawasan dan tata kelola program JKN yang lebih transparan
dan akuntabel.
Penghargaan diserahkan langsung oleh
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar,
kepada Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif, Rabu (18/11/2026), dalam ajang
2nd Indonesian Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Hotel
Shangri-La Jakarta.
Dana JKN Jangan Sampai Bocor
Di balik luasnya cakupan program JKN,
terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, yakni potensi kecurangan dalam
pembiayaan pelayanan kesehatan.
Manipulasi diagnosis, penggelembungan
tagihan, klaim palsu hingga penyalahgunaan identitas merupakan sejumlah modus
yang dapat merugikan sistem. Dampaknya bukan hanya persoalan kerugian keuangan,
tetapi juga berpotensi mengganggu mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, dr.
Prihati Pujowaskito, mengungkapkan cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 98,32
persen atau sekitar 285,2 juta penduduk Indonesia.
Besarnya jumlah peserta tersebut membuat
penguatan pengawasan dan pengendalian kecurangan menjadi kebutuhan penting agar
dana program tetap terjaga.
“Besarnya program JKN menuntut penguatan
tata kelola, pengawasan dan pengendalian kecurangan untuk memastikan pelayanan
tepat bermutu dan akuntabel,” katanya.
Besarnya dampak pencegahan kecurangan
terlihat dari biaya pelayanan kesehatan yang berhasil diselamatkan. Pada 2023
nilainya mencapai Rp1,44 triliun, meningkat menjadi Rp6,69 triliun pada 2024,
dan tercatat Rp6,52 triliun pada 2025.
Penanganan fraud pun kini membutuhkan
pendekatan yang semakin serius. Analisis data, validasi klinis, investigasi
hingga aspek hukum menjadi bagian penting dalam mengungkap dan mencegah praktik
kecurangan.
Muhaimin: Dana Gotong Royong Harus Tepat
Sasaran
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan
Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, mengingatkan bahwa keberlangsungan JKN harus
dijaga melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, dana yang bersumber dari
iuran peserta dan dukungan pemerintah merupakan amanah gotong royong yang harus
dipastikan sampai kepada masyarakat yang berhak.
“Ini bagian dari upaya kita untuk
menjaga agar BPJS Kesehatan ini terus tumbuh, sustain, dan betul-betul setiap
rupiah yang diberikan oleh para peserta dan pemerintah menjadi terselamatkan
dan sampai kepada yang berhak,” ujarnya.
Ia menegaskan, semangat gotong royong
tidak cukup hanya menjadi landasan penyelenggaraan JKN. Prinsip tersebut harus
diwujudkan melalui tata kelola yang kuat, deteksi dini, dan langkah antisipasi
terhadap berbagai potensi kecurangan.
Pemerintah juga berkomitmen memperkuat
dukungan melalui kebijakan dan regulasi, termasuk memberikan apresiasi serta
perlindungan kepada pelapor dan petugas yang berperan dalam menjaga sistem
antikecurangan.
Purbalingga Ingin JKN Terus
Berkelanjutan
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesPPKB) Kabupaten Purbalingga, dr. Jusi
Febrianto, menyebut penghargaan tersebut menjadi penguat semangat untuk terus
menjaga program JKN.
Menurutnya, pencegahan kecurangan harus
menjadi komitmen bersama agar dana yang tersedia tidak habis akibat
penyimpangan dan tetap bisa dimanfaatkan untuk membiayai pelayanan kesehatan
masyarakat.
“Dengan antikecurangan kita berkomitmen
tinggi mencegah. Kita bisa menjaga dana JKN itu bisa berlangsung untuk waktu
yang lama, tidak kemudian habis karena ada kecurangan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Purbalingga Fahmi
Muhammad Hanif menegaskan penghargaan Terbaik I Nasional bukan sekadar capaian
yang patut dibanggakan. Lebih dari itu, penghargaan tersebut merupakan amanah
untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Ia mengatakan dana JKN merupakan wujud
gotong royong yang harus dikelola secara bertanggung jawab agar manfaatnya
benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berharap komitmen pencegahan
kecurangan ini terus tumbuh, tidak hanya sebagai upaya menjaga tata kelola,
tetapi juga sebagai bagian dari menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan dan
hak masyarakat,” katanya.
Selain kategori Tim Pencegahan
Kecurangan JKN tingkat kabupaten/kota, INAHAFF Conference 2026 juga memberikan
penghargaan untuk sejumlah kategori lain. Di antaranya Tokoh Inspiratif
Anti-Kecurangan Terbaik, Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Provinsi Terbaik,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik, serta
Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik.
Bagi Purbalingga, predikat terbaik
nasional ini menjadi tantangan untuk menjaga konsistensi. Sebab, keberhasilan
mencegah kecurangan pada akhirnya bukan hanya soal mempertahankan penghargaan,
melainkan memastikan dana gotong royong tetap tersedia dan hak masyarakat atas
pelayanan kesehatan terlindungi.

إرسال تعليق