NALARNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Purbalingga
terus memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan Satuan Pendidikan
Ramah Anak (SRA). Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi
Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak yang diselenggarakan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (DinsospermasdesP3A) Kabupaten Purbalingga, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh unsur satuan
pendidikan mulai dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs hingga SMA/SMK/MA, serta perwakilan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah 10 Provinsi Jawa Tengah. Sosialisasi dilaksanakan secara luring dan
daring melalui Zoom Meeting sebagai upaya memperkuat pemahaman dan sinergi
seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Salah satu agenda penting dalam kegiatan
tersebut adalah penandatanganan komitmen bersama pengembangan Satuan Pendidikan
Ramah Anak di Kabupaten Purbalingga. Penandatanganan melibatkan unsur
DinsospermasdesP3A, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga,
Kementerian Agama, serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa
Tengah. Kesepakatan ini menjadi bentuk dukungan lintas sektor untuk mendorong
terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari
segala bentuk kekerasan terhadap anak.
Plt. Kepala DinsospermasdesP3A Kabupaten
Purbalingga, Suroto, M.Si., menyampaikan bahwa satuan pendidikan tidak cukup
hanya berorientasi pada peningkatan prestasi akademik peserta didik. Sekolah
dan madrasah juga harus menjadi lingkungan yang mampu memberikan perlindungan
serta menjamin pemenuhan hak-hak anak.
“Anak-anak tidak hanya cukup diberikan
pendidikan agar pintar, memperoleh nilai akademik yang tinggi, atau memenangkan
berbagai lomba. Lebih dari itu, mereka membutuhkan lingkungan yang aman,
nyaman, sehat, inklusif, dan penuh kasih sayang agar dapat tumbuh dan
berkembang secara optimal,” ujarnya.
Suroto menegaskan, penandatanganan
komitmen bersama tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Seluruh
pihak harus menerjemahkannya menjadi langkah konkret dalam penyelenggaraan
pendidikan. “Jangan sampai setelah tanda tangan selesai, komitmen juga bubar.
Sebaliknya, komitmen ini harus menjadi titik awal gerakan bersama kolaboratif
untuk membangun sistem perlindungan anak yang nyata, terukur, dan
berkelanjutan,” tegasnya.
Penguatan Satuan Pendidikan Ramah Anak
juga menjadi penting mengingat masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap anak
di lingkungan pendidikan. Berdasarkan data DinsospermasdesP3A Kabupaten
Purbalingga periode Januari hingga November 2026, terdapat 66 kasus kekerasan
terhadap anak yang ditangani. Dari jumlah tersebut, 12 kasus terjadi di
lingkungan sekolah, meliputi empat kasus di tingkat SD, enam kasus di tingkat
SMP, dan dua kasus di tingkat SMA. Kasus yang tercatat mencakup kekerasan
fisik, psikis, maupun seksual.
Sebagai tindak lanjut pengembangan
program, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan piagam penetapan
pilot project kepada 15 satuan pendidikan di Kabupaten Purbalingga. Satuan
pendidikan percontohan tersebut berasal dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, serta
madrasah di bawah naungan Kementerian Agama. Keberadaannya diharapkan menjadi
laboratorium perubahan yang dapat mengembangkan praktik-praktik positif untuk
kemudian diterapkan secara bertahap di satuan pendidikan lainnya.
Praktik yang dikembangkan antara lain
penyusunan kebijakan dan tata tertib sekolah yang ramah anak, pembentukan tim
pelaksana SRA, penyediaan sarana prasarana yang aman, sehat, dan inklusif,
peningkatan kapasitas guru serta tenaga kependidikan, pelibatan anak dan orang
tua, hingga pengembangan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan
yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
Dalam pemaparan materi, narasumber dari
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Ardian Agil Waskito, S.Psi.,
menjelaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak
harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Menurutnya, guru dan tenaga
kependidikan perlu membangun hubungan yang terbuka dan bersahabat agar anak
merasa aman untuk menyampaikan pendapat maupun melaporkan permasalahan yang
dialaminya.
“upaya
pencegahan dan penanganan kekerasan bukan hanya menjadi tanggung jawab guru
Bimbingan Konseling, tetapi seluruh warga satuan pendidikan. Sekolah perlu
memiliki mekanisme pengaduan dan penanganan yang jelas, serta memastikan setiap
laporan anak didengarkan dan ditindaklanjuti dengan mengutamakan keselamatan
serta kondisi psikologis korban.” Ujar Ardian.
Melalui penandatanganan komitmen
bersama, penetapan satuan pendidikan percontohan, dan penguatan kapasitas para
pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berharap pengembangan
Satuan Pendidikan Ramah Anak dapat menjadi gerakan bersama. Kolaborasi
pemerintah, satuan pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci
dalam menciptakan lingkungan belajar yang melindungi, menghargai, serta
mendukung tumbuh kembang setiap anak.

إرسال تعليق