Purbalingga Perkuat Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak, Dorong Lingkungan Belajar Aman dan Bebas Kekerasan

 

NALARNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA). Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsospermasdesP3A) Kabupaten Purbalingga, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh unsur satuan pendidikan mulai dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs hingga SMA/SMK/MA, serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Tengah. Sosialisasi dilaksanakan secara luring dan daring melalui Zoom Meeting sebagai upaya memperkuat pemahaman dan sinergi seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Salah satu agenda penting dalam kegiatan tersebut adalah penandatanganan komitmen bersama pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak di Kabupaten Purbalingga. Penandatanganan melibatkan unsur DinsospermasdesP3A, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Kementerian Agama, serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Tengah. Kesepakatan ini menjadi bentuk dukungan lintas sektor untuk mendorong terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Plt. Kepala DinsospermasdesP3A Kabupaten Purbalingga, Suroto, M.Si., menyampaikan bahwa satuan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan prestasi akademik peserta didik. Sekolah dan madrasah juga harus menjadi lingkungan yang mampu memberikan perlindungan serta menjamin pemenuhan hak-hak anak.

“Anak-anak tidak hanya cukup diberikan pendidikan agar pintar, memperoleh nilai akademik yang tinggi, atau memenangkan berbagai lomba. Lebih dari itu, mereka membutuhkan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, inklusif, dan penuh kasih sayang agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,” ujarnya.

Suroto menegaskan, penandatanganan komitmen bersama tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Seluruh pihak harus menerjemahkannya menjadi langkah konkret dalam penyelenggaraan pendidikan. “Jangan sampai setelah tanda tangan selesai, komitmen juga bubar. Sebaliknya, komitmen ini harus menjadi titik awal gerakan bersama kolaboratif untuk membangun sistem perlindungan anak yang nyata, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Penguatan Satuan Pendidikan Ramah Anak juga menjadi penting mengingat masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Berdasarkan data DinsospermasdesP3A Kabupaten Purbalingga periode Januari hingga November 2026, terdapat 66 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani. Dari jumlah tersebut, 12 kasus terjadi di lingkungan sekolah, meliputi empat kasus di tingkat SD, enam kasus di tingkat SMP, dan dua kasus di tingkat SMA. Kasus yang tercatat mencakup kekerasan fisik, psikis, maupun seksual.

Sebagai tindak lanjut pengembangan program, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan piagam penetapan pilot project kepada 15 satuan pendidikan di Kabupaten Purbalingga. Satuan pendidikan percontohan tersebut berasal dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, serta madrasah di bawah naungan Kementerian Agama. Keberadaannya diharapkan menjadi laboratorium perubahan yang dapat mengembangkan praktik-praktik positif untuk kemudian diterapkan secara bertahap di satuan pendidikan lainnya.

Praktik yang dikembangkan antara lain penyusunan kebijakan dan tata tertib sekolah yang ramah anak, pembentukan tim pelaksana SRA, penyediaan sarana prasarana yang aman, sehat, dan inklusif, peningkatan kapasitas guru serta tenaga kependidikan, pelibatan anak dan orang tua, hingga pengembangan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam pemaparan materi, narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Ardian Agil Waskito, S.Psi., menjelaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Menurutnya, guru dan tenaga kependidikan perlu membangun hubungan yang terbuka dan bersahabat agar anak merasa aman untuk menyampaikan pendapat maupun melaporkan permasalahan yang dialaminya.

 “upaya pencegahan dan penanganan kekerasan bukan hanya menjadi tanggung jawab guru Bimbingan Konseling, tetapi seluruh warga satuan pendidikan. Sekolah perlu memiliki mekanisme pengaduan dan penanganan yang jelas, serta memastikan setiap laporan anak didengarkan dan ditindaklanjuti dengan mengutamakan keselamatan serta kondisi psikologis korban.” Ujar Ardian.

Melalui penandatanganan komitmen bersama, penetapan satuan pendidikan percontohan, dan penguatan kapasitas para pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berharap pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak dapat menjadi gerakan bersama. Kolaborasi pemerintah, satuan pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang melindungi, menghargai, serta mendukung tumbuh kembang setiap anak.

 

Post a Comment

أحدث أقدم