Sinta Lan Rama Diluncurkan, Pemkab Purbalingga Perkuat Pengawasan Berbasis Digital

 

NALARNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi Sinta Lan Rama (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Mandiri) untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan.

Aplikasi tersebut diluncurkan Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani dalam kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Tahun 2026 di Wisma Tien Katering, Kamis (19/11/2026).

Peluncuran Sinta Lan Rama menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Purbalingga dalam mewujudkan transformasi pengawasan yang berdampak. Kegiatan Larwasda tahun ini mengusung tema "Transformasi Pengawasan Berdampak untuk Mewujudkan Purbalingga Baru, Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Unggul".

Dalam sambutannya, Dimas menegaskan bahwa pengawasan pemerintahan tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya menemukan kesalahan. Lebih dari itu, pengawasan harus mampu menjadi sarana pencegahan, perbaikan, sekaligus peningkatan kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

"Pengawasan bukan semata-mata mencari kesalahan, tetapi menjadi instrumen pencegahan, perbaikan, dan peningkatan kinerja. Saya berharap aplikasi Sinta Lan Rama dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan," kata Dimas.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga Ato Susanto menyampaikan sejumlah capaian positif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satunya keberhasilan Purbalingga mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sepuluh kali berturut-turut.

Selain itu, sejumlah indikator tata kelola pemerintahan juga menunjukkan capaian, di antaranya Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) sebesar 92,14, Indeks Reformasi Birokrasi 82,73, nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) 74,19, serta nilai SAKIP 68,29.

Adapun kapabilitas APIP berada pada Level 2 dengan nilai 2,278, SPIP sebesar 3,174, Manajemen Risiko Indeks (MRI) 2,981, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 2,190.

"Capaian ini menjadi motivasi sekaligus tantangan bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan," ujar Ato.

Ia juga memaparkan keberhasilan kampanye antikorupsi bertajuk "Babat Korupsine, Makmur Rakyate". Program yang digagas Inspektorat bersama OPD, sekolah, puskesmas, pemerintah desa, BUMD, dan berbagai elemen masyarakat tersebut berhasil menjangkau ratusan ribu atensi publik.

Bahkan, kampanye tersebut mengantarkan Purbalingga masuk dalam 12 besar pemerintah daerah kategori Content Champion Media Konvensional pada ajang Apresiasi Pariwara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang insyaallah nanti pada tanggal 24 November akan diumumkan pemenangnya," ungkapnya.

Dari sisi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, Ato menyebutkan bahwa hingga Semester I Tahun 2026, capaian Purbalingga menunjukkan tren positif. Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mencapai 99 persen, sedangkan BPK RI mencapai 96,44 persen dengan setoran ke kas daerah lebih dari Rp7,8 miliar.

Sementara itu, tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Purbalingga mencapai 93,80 persen dengan pengembalian ke kas daerah lebih dari Rp25,4 miliar. Adapun tindak lanjut temuan BPKP Perwakilan Jawa Tengah untuk periode 2024 hingga Semester I 2026 mencapai 65,63 persen.

Dalam rangkaian Larwasda 2026, Pemkab Purbalingga juga memberikan penghargaan OPD of the Year 2026 serta penghargaan Desa Antikorupsi Tahun 2025 kepada Desa Pandansari, Kecamatan Kejobong.

Penghargaan OPD of the Year diberikan berdasarkan sejumlah aspek penilaian, meliputi kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, tata kelola pemerintahan, serta inovasi.

Untuk kategori badan dan dinas, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) berhasil meraih predikat OPD of the Year. Sementara itu, Sekretariat Daerah (Setda), BKPSDM, serta Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masing-masing meraih Terbaik I, II, dan III.

Pada kategori kecamatan, Kecamatan Kutasari berhasil menyabet predikat OPD of the Year. Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Bojongsari, Karangmoncol, dan Padamara sebagai Terbaik I, II, dan III.

Melalui peluncuran Sinta Lan Rama dan pemberian penghargaan tersebut, Pemkab Purbalingga berharap budaya pengawasan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada perbaikan terus menguat. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menghasilkan laporan dan rekomendasi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

 

Post a Comment

أحدث أقدم