NALARNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Purbalingga
terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel
melalui transformasi digital. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi Sinta
Lan Rama (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Mandiri)
untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan sekaligus
meningkatkan efektivitas pengawasan.
Aplikasi tersebut diluncurkan Wakil
Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani dalam kegiatan Gelar Pengawasan Daerah
(Larwasda) Tahun 2026 di Wisma Tien Katering, Kamis (19/11/2026).
Peluncuran Sinta Lan Rama menjadi salah
satu langkah strategis Pemkab Purbalingga dalam mewujudkan transformasi
pengawasan yang berdampak. Kegiatan Larwasda tahun ini mengusung tema
"Transformasi Pengawasan Berdampak untuk Mewujudkan Purbalingga Baru,
Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Unggul".
Dalam sambutannya, Dimas menegaskan
bahwa pengawasan pemerintahan tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya
menemukan kesalahan. Lebih dari itu, pengawasan harus mampu menjadi sarana
pencegahan, perbaikan, sekaligus peningkatan kinerja seluruh organisasi perangkat
daerah (OPD).
"Pengawasan bukan semata-mata
mencari kesalahan, tetapi menjadi instrumen pencegahan, perbaikan, dan
peningkatan kinerja. Saya berharap aplikasi Sinta Lan Rama dimanfaatkan secara
optimal untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan,
meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong perbaikan tata kelola
pemerintahan," kata Dimas.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat
Kabupaten Purbalingga Ato Susanto menyampaikan sejumlah capaian positif dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satunya keberhasilan Purbalingga
mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sepuluh kali
berturut-turut.
Selain itu, sejumlah indikator tata
kelola pemerintahan juga menunjukkan capaian, di antaranya Monitoring,
Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) sebesar 92,14, Indeks Reformasi
Birokrasi 82,73, nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) 74,19, serta nilai
SAKIP 68,29.
Adapun kapabilitas APIP berada pada
Level 2 dengan nilai 2,278, SPIP sebesar 3,174, Manajemen Risiko Indeks (MRI)
2,981, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 2,190.
"Capaian ini menjadi motivasi
sekaligus tantangan bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan
publik ke depan," ujar Ato.
Ia juga memaparkan keberhasilan kampanye
antikorupsi bertajuk "Babat Korupsine, Makmur Rakyate". Program yang
digagas Inspektorat bersama OPD, sekolah, puskesmas, pemerintah desa, BUMD, dan
berbagai elemen masyarakat tersebut berhasil menjangkau ratusan ribu atensi
publik.
Bahkan, kampanye tersebut mengantarkan
Purbalingga masuk dalam 12 besar pemerintah daerah kategori Content Champion
Media Konvensional pada ajang Apresiasi Pariwara Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).
"Yang insyaallah nanti pada tanggal
24 November akan diumumkan pemenangnya," ungkapnya.
Dari sisi penyelesaian tindak lanjut
hasil pengawasan, Ato menyebutkan bahwa hingga Semester I Tahun 2026, capaian
Purbalingga menunjukkan tren positif. Penyelesaian rekomendasi hasil
pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mencapai 99 persen, sedangkan BPK
RI mencapai 96,44 persen dengan setoran ke kas daerah lebih dari Rp7,8 miliar.
Sementara itu, tindak lanjut hasil
pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Purbalingga mencapai 93,80 persen dengan
pengembalian ke kas daerah lebih dari Rp25,4 miliar. Adapun tindak lanjut
temuan BPKP Perwakilan Jawa Tengah untuk periode 2024 hingga Semester I 2026
mencapai 65,63 persen.
Dalam rangkaian Larwasda 2026, Pemkab
Purbalingga juga memberikan penghargaan OPD of the Year 2026 serta penghargaan
Desa Antikorupsi Tahun 2025 kepada Desa Pandansari, Kecamatan Kejobong.
Penghargaan OPD of the Year diberikan
berdasarkan sejumlah aspek penilaian, meliputi kualitas pelayanan publik,
akuntabilitas, tata kelola pemerintahan, serta inovasi.
Untuk kategori badan dan dinas, Dinas
Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) berhasil meraih predikat OPD of the
Year. Sementara itu, Sekretariat Daerah (Setda), BKPSDM, serta Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masing-masing meraih Terbaik I,
II, dan III.
Pada kategori kecamatan, Kecamatan
Kutasari berhasil menyabet predikat OPD of the Year. Posisi berikutnya
ditempati Kecamatan Bojongsari, Karangmoncol, dan Padamara sebagai Terbaik I,
II, dan III.
Melalui peluncuran Sinta Lan Rama dan
pemberian penghargaan tersebut, Pemkab Purbalingga berharap budaya pengawasan
yang transparan, responsif, dan berorientasi pada perbaikan terus menguat.
Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menghasilkan laporan dan rekomendasi,
tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan
serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

إرسال تعليق