BPS Kabupaten Cilacap Rilis Hasil Sensus Pertanian Tahun 2023

 

Ketua BPS Cilacap dan PJ Bupati Cilacap dalam pertemuan tersebut (dokumen cilacapkab.go.id.)

BPS Kabupaten Cilacap mengumumkan hasil Tahap I Sensus Pertanian 2023 (ST2023) yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada 1 Juni-31 Juli 2023. Ini merupakan sensus pertanian ketujuh yang dilakukan sejak tahun 1963.

Kepala BPS Kabupaten Cilacap, Isnaini, menyatakan bahwa tujuan ST2023 adalah menyediakan data struktur pertanian, terutama unit administrasi terkecil, sebagai acuan statistik pertanian saat ini, dan memberikan kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan.

Isnaini menyampaikan hal ini saat merilis hasil ST2023 di Hotel Dafam Cilacap pada Selasa (12/12/2023).

“Data ST2023 diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan strategis di sektor pertanian untuk meningkatkan kualitas desain kebijakan.” Tambahnya.

Dalam pelaksanaan ST2023 di Kabupaten Cilacap, sebanyak 1.494 petugas pendata diterjunkan, dengan 1.460 di antaranya merupakan mitra statistik dari desa masing-masing. Isnaini menekankan bahwa wilayah terluas di Jawa Tengah membuat jumlah petugas pendata di Kabupaten Cilacap cukup besar.

ST2023 mencakup tujuh subsektor pertanian, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) di Kabupaten Cilacap mencapai 260.048, meningkat 2,60% dari sensus tahun 2013. Sementara itu, usaha pertanian perorangan mencapai 271.832 unit, mengalami penurunan sebesar 4,64% dibandingkan sensus pertanian 2013.

Data juga menunjukkan bahwa minat masyarakat Kabupaten Cilacap untuk berternak sapi/kerbau tidak mencapai hasil yang memuaskan, dengan penambahan hanya 153 ekor selama 10 tahun terakhir. Selain itu, terdapat 36.036 petani milenial (umur 19-39 tahun), menyumbang 13,73% dari total petani.

Penjabat Bupati Cilacap, Awaluddin Muuri, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa data ini akan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten.

“Dengan data yang valid, pemerintah dapat merancang kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani.” Pungkasnya.


Lebih baru Lebih lama